cooliwan

Wali Songo dan Siti Jenar (Bag. 1)

Oleh : Abd. Maqsith Ghazali/Abdul Hanif*)

Dalam sejarah masuknya Islam ke Nusantara, Wali Songo adalah perintis dakwah Islam di Indonesia, khususnya di Jawa, yang dipelopori Syeikh Maulana Malik Ibrahim (Syis, 1984; Sunyoto, 1991; Drewes, 2002). Wali Songo adalah pelopor dan pemimpin dakwah Islam yang berhasil merekrut murid-murid untuk menjalankan dakwah Islam ke seluruh Nusantara sejak abad ke-15.
Wali Songo terdiri dari sembilan wali; Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Drajat, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, dan Sunan Kali Jaga.
Perkataan wali sendiri berasal dari bahasa Arab. Wala atau waliya yang berarti qaraba yaitu dekat, yang berperan melanjutkan misi kenabian (Nasution, 1992; Saksono, 1995. Dalam Al-Qur’an istilah ini dipakai dengan pengertian kerabat, teman atau pelindung. Al-Qur’an menjelaskan: “Allah pelindung (waliyu) orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang kafir, pelidung-pelindung (auliya) mereka ialah syetan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 257)
Selanjutnya, kata songo menunjukkan angka hitungan Jawa yang berarti sembilan, angka bilangan magis Jawa yang diambil dari kata ja yang memiliki nilai dan wa yang bernilai enam (simuh, 1986). Namun demikian, ada juga yang berpendapat bahwa kata songo berasal dari kata sana yang diambil dari dari bahasa Arab, tsana (mulia) sepadan dengan mahmud (terpuji), sehingga pengucapan yang benar adalah Wali Sana, yang berarti wali-wali terpuji (Adnan, 1952). Pendapat ini didukung oleh sebuah kitab yang meriwayatkan kehidupan dan hal ihwal para wali di Jawa yang dikarang oleh Sunan Giri II (Imron arifin, 2002).
Strata sosial kultural masyarakat Jawa sebelum kehadiran Wali Songo sangat dipengaruhi oleh kehidupan animispanteistik yang dikendalikan oleh para pendeta, guru ajar, biksu, wiku, resi, dan empu. Mereka dianggap mempunyai kemampuan mistis dan kharismatik (Thrupp, 1984). Kedudukan vital mereka diambil alih para wali dengan tetap berfokus pada kehidupan mistis religius (Stuuerheim, 1977). Era Wali Songo adalah era berakhirnya dominasi Hindu-Budha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Mereka adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Peranan Mereka dalam mendirikan kerajaan Islam di Jawa, juga pengaruhnya terhadap kebudayaan masyarakat secara luas serta dakwah secara langsung, membuat “sembilan wali” ini lebih banyak disebut di bandingkan yang lain.

Maulana Malik Ibrahim

Maulana Malik Ibrahim (w. 1419 M) adalah tohoh pertama yang memperkenalkan Islam di Jawa. Maulana Malik Ibrahim atau Makdum Ibrahim As-Samarkandy lahir di Samarkand, Asia tengah. Babad Tanah Jawi versi Meinsma menyebutnya Asmarakandi, mengikuti ucapan lidah jawa terhadap As-Samarkandy, berubah menjadi Asmarakandi.

Maulana Malik Ibrahim kadang juga disebut Syekh Magribi. Sebagian rakyat malah menyebutnya Kakek Bantal. Ia bersaudara dengan Maulana Ishak, ulama terkenal di Samudera Pasai, sekaligus ayah dari Sunan Giri (Raden Paku).

Ibrahim dan Ishak adalah anak dari seorang ulama Persia, bernama Maulana Jumadil Kubro, yang menetap di Samarkand. maulana Jumadil Kubro diyakini sebagai keturunan ke-10 dari Syayidina Husein, cucu Nabi Muhammad SAW.

Maulana Malik Ibrahim pernah bermukim di Campa, sekarang Kamboja, selama tiga belas tahun sejak tahun 1379. Ia malah menikahi puteri raja, yang memberinya dua putera. Mereka adalah raden Rahmat (dikenal dengan Sunan Ampel) dan Sayid Ali Murtadha alias Raden Santri.

Merasa cukup menjalankan misi dakwah di negeri itu, tahun 1392 M Maulana Malik Ibrahim hijrah ke Pulau Jawa dan meninggalkan keluarganya.

Sunan Ampel

Sunan Ampel (Raden Rahmat) adalah putera tertua Maulana Malik Ibrahim. Menurut Babad Tanah Jawi dan silsilah Sunan Kudus, di masa kecilnya ia dikenal dengan nama Raden Rahmat. Ia lahir di Campa pada tahun 1401 M dan diperkirakan wafat pada tahun 1481 M di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya.

Nama Ampel sendiri, diidentikkan dengan nama tempat dimana ia lama ia bermukim, yakni daerah Ampel atau Ampel Denta, Wilayah yang kini menjadi bagian dari Surabaya.

Beberapa versi menyatakan bahwa Sunan Ampel masuk ke Pulau Jawa pada tahun 1443 M bersama Sayid Ali Murtadha, sang adik. Tahun 1440, sebelum ke Jawa, mereka singgah dulu di Palembang.

Setelah tiga tahun di Palembang, kemudian ia melabuh di daerah Gresik. Dilanjutkan pergi ke Majapahit menemui bibinya, seorang puteri dari Campa, bernama Dwarawati, yang dipersunting salah seorang raja Majapahit beragama Hindu bergelar Prabu Sri Kertawijaya.

Sunan Ampel menikah dengan puteri seorang adipati di Tuban. Dari perkawinannya itu ia dikaruniai beberapa putera dan puteri. Diantaranya yang menjadi penerusnya adalah Sunan Bonang dan Sunan Drajat.

Ketika Kesultanan demak (25 kilometer arah selatan kota Kudus) hendak didirikan, Sunan Ampel turut membidani lahirnya kerajaan Islam pertama di Jawa itu. Ia pula yang menujuk muridnya Raden Patah, putera dari Prabu Brawijaya V Raja Majapahit, untuk menjadi Sultan Demak tahun 1475 M.

Di Ampel Denta yang berawa-rawa, daerah yang dihadiahkan Raja Majapahit, ia membangun dan mengembangkan pondok pesantren.

Mula-mula ia merangkul masyarakat sekitarnya. Pada pertengahan Abad ke-15, peswantren tersebut menjadi sentra pendidikan yang sangat berpengaruh di wilayah Nusantara, bahkan mancanegara.

Diantara para santrinya adalah Sunan Giri dan Raden Patah. Para santri tersebut kemudian diperintahkan untuk berdakwah ke berbagai pelosok Jawa dan Madura.

Sunan Ampel menganut fiqih mahzab Hanafi. Namun, pada para santrinya, ia hanya memberikan pengajaran sederhana yang menekankan pada penanaman akidah dan ibadah.

Dia-lah yang mengenalkan istilah “Mo Limo” (Moh main, moh ngombe, moh maling, moh madat, moh madon). Yakni seruan untuk “tidak berjudi, tidak minum-minuman keras, tidak mencuri, tidak menggunakan narkotik, dan tidak berzina.”

Phytagoras

• Phytagoras berkata,”jika engkau ingin hidup senang ,maka hendaklah engkau rela di anggap sebagai tidak berakal atau di anggap orang bodoh”.
• Pukulan dari sahabatmu lebih baik dari pada ciuman dari musuhmu.
• Phytagoras berkata,”jangan sekali-kali percaya pada kasih sayang yang datang tiba-tiba,karena dia akan meninggalkanmu dengan tiba-tiba pula”.
• Jangan membanggakan apa yang kamu lakukan hari ini, sebab engkau tidak akan tahu apa yang akan di berikan oleh hari esok.

Plato

• Orang yang ingin bergembira harus menyukai kelelahan akibat bekerja.
• Janganlah engkau berteman dengan orang jahat karena sifatmu akan mencuri sifatnya tanpa engkau sadari.
• Plato berkata ,”Orang yang berilmu mengetahui orang yang bodoh karena dia pernah bodoh,sedangkan orang yang bodoh tidak mengetahui orang yang berilmu karena dia tidak pernah berilmu”.
• Budi pekerti yang tinggi adalah rasa malu terhadap diri sendiri.
• Plato di Tanya ,”Bagaimana caranya agar seseorang biasa hidup dengan tenang?”. Dia menjawab ,” Jika orang itu tidak melakukan kejahatan dan tidak bersedih akan sesuatu yang di alaminya,maka dia tentu akan merasa tenang”.
• Kerendahan seseorang di ketahui melalui dua hal : banyak berbicara tentang hal-hal yang tidak berguna,dan bercerita padahal tidak di tanya.
• Jangan terlalu banyak mengenal orang .sebab, kalian lebih sering di sakiti oleh orang yang kalian kenal,sedangkan orang yang tidak kalian kenal nyaris tidak dapat menyakiti kalian.
• Cinta adalah gerak jiwa yang kosong tanpa pikiran.

Thales

• “orang yang bercita-cita tinggi adalah orang yang menganggap teguran teguran keras baginya lenbut daripada sanjungan merdu dari penjilat yang berlebih-lebihan”
• “apabila kamu menasihati orang yang bersalah maka berlemah lembutlah agar dia tidak merasa di telanjangi”
• “orang yang secara sembunyi-sembunyi melakukan suatu perbuatan yang tidak di lakukan secara terang-terangan,ia tidak berharga di hadapan dirinya”

Socrates

• Seseorang menampar pipi Socrates,lalu pada bekas tamparan itu Socrates menulis “Seseorang telah menamparku ini balasan dariku”.
• Socrates di cela karena makan terlalu sedikit, maka di menjawab,“aku makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan”.
• Socrates di cela karena di tidak banyak bicara, dia menjawab,”Allah Taala telah menciptakan dua telinga dan satu lidah untukku agar aku banyak mendengar daripada berbicara,tetapi kalian lebih banyak bicara daripada mendengar”.
• Setelah berusia tua,Socrates,belajar musik. Lalu ada orang berkata padanya,” apakah engkau tidak malu belajar di usia tua?”. Dia menjawab,” Aku merasa lebih malu menjadi orang yang bodoh di usia tua”.
• Socrates berkata,”Cobalah dulu,baru cerita. Pahamilah dulu,baru menjawab. Pikirlah dulu,baru berkata.Dengarlah dulu,baru beri penilaian .Bekerjalah dulu,baru berharap.
• Socrates berkata ,” kesedihan membuat akal terpana dan tidak berdaya.jika anda tertimpa kesedihan, terimalah dia dengan keteguhan hati dan berdayakanlah akal untuk mencari jalan keluar”.
• Janganlah engaku menceritakan isi jiwamu kepada oarng lain,karena sungguh jelek orang yang menaruh hartanya di rumah dan memerkan isinya.
• Kesejahteraaan memberikan peringatan,sedangkan bencana memberi nasihat.
• Janagn mengomentari kesalahan orang lain, karena orang itu akan mengambil manfaat dari ilmumu lalu di menjadi musuhmu.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah merupakan salah satu persyaratan bagi kehidupan manusia, karena sebagian besar waktu kehidupan kita dihabiskan di rumah. Sehingga persayaratan rumah sehat sangat penting karena selain memberikan rasa nyaman terhadap penghuninya juga dapat mencegah dari gangguan kesehatan.

Rumah berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian yang digunakan untuk berlindung dari gangguan iklim atau perubahan cuaca  dan makhluk  hidup lainnya serta tempat pengembangan kehidupan keluarga yang merupakan hal yang sangat mendasar. Oleh karena itu keberadaan rumah yang sehat,  aman,  serasi, dan teratur sangat di perlukan agar fungsi dan kegunaan rumah dapat terpenuhi dengan baik bagi penghuninya.

Menurut The American Public Health Association (dalam Gunawan, 2009), rumah sehat adalah tempat kediaman/tempat tinggal dalam suatu keluarga yang dapat menumbuhkan kehidupan yang sempurna baik jasmani, rohani maupun sosial.

Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2009, diperoleh informasi bahwa banyak rumah dengan luas yang tidak memenuhi syarat kesehatan, sehingga pada rumah yang terlalu sempit sangat memungkinkan terjadinya penularan penyakit ISPA sangat cepat serta banyaknya polusi udara yang terjadi di wilayah tersebut.

Dalam laporan Subdin P2 & PL Dinkes provinsi Sul-Sel tahun 2003 diperoleh data persentasi rumah sehat sebesar 57,03% sedangkan  untuk tahun 2004 persentasi untuk rumah sehat meningkat menjadi 63,34%, pada tahun 2005 meningkat lagi menjadi 64,29%, tahun 2006 mencapai 64,69% , namun pada tahun 2007 persentasi untuk rumah sehat menurun menjadi 55,49%, tahun 2008 menurun lagi 55,45% hingga  tahun 2009 menurun sampai 55,30%. Bila dibandingkan dengan target pencapaian Indonesia sehat 2010 (80%) maka hal ini berarti masih jauh dari target (Depkes Propinsi Sulawesi Selatan, 2009).

Kesehatan perumahan dan lingkungan merupakan salah satu kegiatan pokok dalam program penyehatan lingkungan pemukiman. Penyehatan perumahan dan lingkungan itu sendiri  di utamakan pada daerah yang mempunyai resiko tinggi terhadap kemungkinan penularan penyakit infeksi seperti Diare, TB paru, Cacingan, DBD dan ISPA serta dengan mencegah adanya rumah-rumah yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

Penyakit infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) merupakan istilah yang diadaptasi dari istilah dalam bahasa Inggris Acute Respiratory Infections (ARI). Infeksi Saluran Pernapasan Akut merupakan  proses infeksi akut berlangsung selama ±14 hari, yang disebabkan oleh mikroorganisme dan menyerang salah satu bagian dan atau lebih dari saluran nafas mulai dari hidung (saluran atas) hingga alveoli (saluran bawah) termasuk jaringan adneksanya seperti sinus, rongga telinga tengah dan pleura (Depkes RI, 2009).

Penyakit ini merupakan salah satu penyakit yang di sebabkan oleh kondisi rumah yang jelek/buruk. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya ISPA serta hubungannya dengan kondisi perumahan adalah faktor lingkungan seperti keadaan rumah yang tidak memenuhi syarat kesehatan berupa kepadatan penghuni,  kelembaban, ventilasi kurang, kebisingan, pencahayaan yang tidak optimal, tidak ada pembagian kamarisasi, faktor prilaku seperti kebiasaan merokok keluarga dalam rumah, faktor pelayanan kesehatan seperti status imunisasi, ASI Ekslusif dan BBLR serta faktor keturunan.

World Health Organitation (WHO), memperkirakan di Negara berkembang berkisar 30 – 70 kali lebih tinggi dari Negara maju dan diduga 20% dari bayi yang lahir di Negara berkembang gagal mencapai usia 5 tahun dan 25 – 30% dari kematian anak disebabkan oleh ISPA (Depkes RI Direktorat Jenderal PPM & PLP, 2002).

Di Indonesia kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) selalu menempati urutan pertama penyebab 36,4% kematian bayi tahun 2003  dan 32,1% kematian bayi pada tahun 2005, serta penyebab 18,2% kematian pada balita pada tahun 2003 dan 38,8% tahun 2005. Selain itu ISPA juga sering berada pada daftar 10 penyakit terbanyak di rumah sakit. Berdasarkan data dari P2 program ISPA tahun 2005 cakupan penderita ISPA melampaui target 13,4%, hasil yang di peroleh 18.749 kasus sementara target yang ditetapkan hanya 16.534 kasus. Survei mortalitas yang dilakukan oleh Subdit ISPA tahun 2009 menempatkan ISPA/Pneumonia sebagai penyebab kematian bayi terbesar di Indonesia dengan persentase 22,30% dari seluruh kematian balita.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Propinsi Sul-Sel penemuan penderita ISPA pada balita sejak tahun 2007 hingga 2009, berturut–turut adalah 62.126  kasus (31,45%), 72.537 kasus (35,94%) dan 74.278 kasus (36,26 %). Hal ini menunjukkan bahwa angka kejadian ISPA di propinsi Sul-Sel semakin bertambah.

Puskesmas merupakan salah satu dari pusat pemberian pelayanan kesehatan. Puskesmas Cendrawasih adalah salah satu puskesmas di wilayah kota Makassar yang memiliki angka penemuan ISPA yang cukup tinggi. Total penemuan penderita ISPA di Puskesmas Cendrawasih pada tahun 2007 adalah 11.277 kasus dari 29.370 kunjungan dan didapatkan penderita ISPA pada balita adalah 5.930 kasus, pada tahun 2008 total penderita ISPA adalah 12.094 kasus dari 30.659 kunjungan dan didapatkan penderita ISPA pada balita adalah 6.346  kasus, dan pada tahun 2009 total penderita ISPA 12.626 dari 32.375 kunjungan dan terdapat 6.578 kasus. Dengan data tersebut menunjukkan bahwa angka kejadian ISPA di wilayah Puskesmas Cendrawasih sangat tinggi terutama pada balita.

Berdasar data dari bagian KIA puskesmas cendrawasih bulan januari 2011, jumlah balita yang ada di kelurahan Baji Mappakasunggu kecamatan mamajang sebnyak 222 balita, dimana RW 01 sebanyak 90 balita, RW 02 sebanyak 40 balita, RW 03 sebanyak 50 balita, dan RW 04 sebanyak 42 balita.

Berdasarkan hasil observasi rumah dilihat dari keadaan kepadatan hunian, ventilasi, kamarisasi dan pencahayaan yang dilakukan oleh penulis di  kelurahan Baji Mappakasunggu wilayah kerja Puskesmas Cendrawasih, pada umumnya tidak memenuhi syarat, maka penulis mengambil kesimpulan sementara, bahwa sanitasi rumah berpengaruh dengan angka kejadian ISPA di Kecamatan Mamajang. Hal inilah yang mendasari  penulis untuk meneliti  tentang  “Pengaruh Faktor Sanitasi Rumah Terhadap Kejadian ISPA Pada Balita di Kelurahan Baji Mappakasunggu Kecamatan Mamajang Kota Makassar Tahun 2011”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Apakah ada pengaruh sanitasi rumah terhadap kejadian kejadian ISPA pada balita dikelurahan Baji mappakasungguh Kecamatan Mamajang Kota Makassar.

C. Tujuan Penelitian

  1. Tujuan umum:

Untuk mengetahui pengaruh sanitasi rumah terhadap kejadian ISPA pada balita di Kelurahan Baji Mappakasunggu Kecamatan Mamajang Kota Makassar Tahun 2011.

2. Tujuan khusus:

    1. Untuk mengetahui pengaruh kepadatan hunian dalam rumah dengan kejadian ISPA pada balita di  Kelurahan Baji Mappakasunggu Kecamatan Mamajang Kota Makassar
    2. Untuk mengetahui pengaruh keadaan ventilasi dalam rumah dengan kejadian ISPA pada balita di  Kelurahan Baji Mappakasunggu Kecamatan Mamajang Kota Makassar
    3. Untuk mengetahui pengaruh keadaan kamarisasi  dengan kejadian ISPA pada balita di Kelurahan Baji Mappakasunggu Kecamatan Mamajang Kota Makassar
    4. Untuk mengetahui pengaruh keadaan suhu rumah dengan kejadian ISPA pada balita di Kelurahan Baji Mappakasunggu Kecamatan Mamajang Kota Makassar.
  1. D. Manfaat Penelitian
    1. Instansi Kesehatan

Sebagai bahan masukan bagi instansi kesehatan khususnya bagi pengelola Puskesmas Cendrawasih dalam penentuan arah kebijakan program penanggulangan penyakit menular khususnya ISPA.

  1. Institusi

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan khususnya di institusi Universitas Pancasakti Makassar, disamping itu hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

  1. Masyarakat

Sebagai informasi tambahan, khususnya orang tua yang memiliki Balita agar memperhatikan faktor resiko yang dapat meningkatkan angka kesakitan ISPA bahkan kematian pada si buah hati.

  1. Penulis

Bagi penulis merupakan suatu pengalaman yang sangat berharga dalam mengaplikasikan ilmu yang telah didapat di bangku perkuliahan dan menambah wawasan pengetahuan.

BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Pola Pikir Variabel Yang Diteliti

Faktor Lingkungan/Kondisi Rumah

  1. Kepadatan penghuni
  2. Ventilasi
  3. Kamarisasi
  4. suhu

Kejadian ISPA pada Balita

An

Factor individu (anak)

Factor perilaku

Keterangan :

Variabel yang diteliti                           :

Variabel yang tidak diteliti                 :

Variabel dependen                              :   Kejadian  ISPA pada Balita

Variabel independen:

  1. Kepadatan penghuni
  2. Ventilasi
  3. Kamarisasi
  4. Suhu

B. Defenisi operasional dan kriteria objektif

  1. 1. Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA)

Yang dimaksud dengan ISPA pada penelitian ini adalah apabila pada waktu wawancara dengan responden diperoleh adanya informasi salah satu atau lebih anggota keluarga yang mengalami penyakit yang menyerang organ pernafasan anak secara tiba-tiba baik organ pernafasan bagian atas maupun bawah.

Kriteria objektif:

  1. Pernah menderita: jika anak pernah mengalami infeksi pada organ pernafasannya berdasarkan diagnosa dokter (dalam 3 bulan terakhir)
  2. Tidak menderita: jika anak tidak mengalami infeksi pada organ pernafasannya berdasarkan diagnosa dokter
  3. 2. Kepadatan penghuni

Kepadatan penghuni pada penelitian ini adalah banyaknya jumlah orang yang menghuni rumah berdasarkan luas rumah.

Kriteria obyektif:

  1. Memenuhi syarat: dapat menyediakan 2,5–3 m2 untuk tiap orang/luas rumah (Permenkes, 829/MENKES/SK/VII/2004)
    1. Tidak memenuhi syarat: jika tidak sesuai dengan kriteria di atas
    2. 3. Ventilasi

Ventilasi adalah sarana yang digunakan untuk mengatur sirkulasi (pertukaran udara) dalam ruangan rumah dengan udara luar

Kriteria objektif:

  1. Memenuhi syarat: jika rumah memiliki ventilasi atau jendela termasuk setiap ruang yang ada dalam rumah dengan ukuran luas ventilasi/jendela minimal 10% dari luas lantai (Peraturan Bangunan Nasional, 2009)
    1. Tidak memenuhi syarat: jika tidak sesuai dengan kriteria di atas
    2. 4. Kamarisasi

Yang dimaksud dengan kamarisasi  pada penelitian ini adalah adanya pembagian kamar/ruangan  dalam rumah.

Kriteria objektif:

  1. Memenuhi syarat: jika dalam suatu rumah terdapat pembagian kamar yang sesuai (Natoatmodjo, 2007)
  2. Tidak memenuhi syarat: jika tidak sesuai dengan criteria di atas.
  3. 5. Suhu

Yang dimaksud dengan suhu pada penelitian ini adalah berapa derajad uadara dalam rumah.

Kriteria objektif:

  1. Memenuhi syarat: Jika suhu udara dalam ruangan 18-30oC (Permenkes, 829/MENKES/SK/VII/2004)
  2. Tidak memenuhi syarat: jika tidak sesuai dengan kriteria di atas.

C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

  1. Ada pengaruh antara kepadatan penghuni terhadap kejadian ISPA pada Balita di  Kelurahan Baji Mappakasunggu Kecamatan Mamajang Tahun 2011.
  2. Ada pengaruh antara keadaan ventilasi terhadap kejadian ISPA pada Balita di  Kelurahan Baji Mappakasunggu Kecamatan Mamajang Tahun 2011.
  3. Ada pengaruh antara keadaan kamarisasi terhadap kejadian ISPA pada Balita di  Kelurahan Baji Mappakasunggu Kecamatan Mamajang Tahun 2011.
  4. Ada pengaruh antara suhu terhadap kejadian ISPA pada Balita di  Kelurahan Baji Mappakasunggu Kecamatan Mamajang Tahun 2011.

BAB IV

METODE PENELITIAN

  1. A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survey analitik dengan rancangan Cross Sectional Study yaitu suatu penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi antara factor resiko dengan faktor efek, dengan cara pendekatan, observasi atau pengumpulan data sekaligus pada waktu yang bersamaan yaitu kejadian ISPA sebagai factor efek (dependen) dan kondisi rumah sebagai factor resiko (variabel independen).

  1. B. Lokasi dan Waktu Penelitian
    1. 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Baji Mappakasunggu Kecamatan Mamajang Kota Makassar.

  1. 2. Waktu Penelitian

Penelitian direncanakan pada bulan April s/d Juni 2011.

  1. C. Populasi Dan Sampel
    1. 1. Populasi

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua Balita yang tinggal di  Kelurahan Baji Mappakasunggu Kecamatan Mamajang Kota Makassar Tahun 2011, sebanyak 222 balita.

  1. 2. Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Simple Random Sampling yaitu bahwa setiap anggota atau unit dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk diseleksi sebagai sampel.

n   =         N

1 + N (d2)

Keterangan:

N: besar populasi

n: besar sampel

d2: kesalahan (absolut) yang dapat ditoleransi (0,05)

n =       222

1 + 222 (0,052)

=         222

1 + 222 . 0,0025

=   222

1 + 0,555

= 142

  1. D. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan :

  1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui lembar observasi dan kuesioner yang mencakup hasil wawancara dengan pihak keluarga dalam hal ini orang tua bayi sebagai kepala keluarga.

  1. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti yang bersumber dari Dinas Kesehatan Propinsi Sul-Sel, Puskesmas Cendrawasih, kantor kelurahan Baji Mappakasunggu, dan kepala  Baji Mappakasunggu.

  1. E. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang dikumpulkan diolah dengan menggunakan computer  kemudian dianalisis dengan menggunakan program SPSS dengan rumus uji chi kuadrat (X2) dan disajikan dalam bentuk tabel disertai dengan penjelasan.

>

1.       Hubungan sanitasi perumahan dengan kepadatan jentik nyamuk aedes aegypti
2.       Gambaran kualitas garam beryodium
3.       Gambaran sanitasi lingkungan daerah endemic demam berdarah dengue
4.       Studi kualitas air sumur gali sebagai sumber air bersih di
5.       Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan Strata Prilaku Hidup Bersih dan Sehat tatanama rumah tangga
6.       Karakteristik kecelakaan lalu lintas pada bagian Satlantas
7.       Studi sanitasi rumah terhadap penyakit Ispa pada balita
8.       Studi tentang kondisi sanitasi ruang perawatan dibidang pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah
9.       Studi tentang pengendalian vektor penyakit demam berdarah dengue (DBD)
10.   Studi kepadatan jentik aedes aegypti dengan gerakan 3M dan jenis penampungan air bersih
11.   Hubungan antara kondisi rumah dengan personal higiena terhadap penderita ISPA
12.   Hubungan pelaksanaan program PHBS berdasarkan penyakit berbasis lingkungan
13.   Factor resiko lingkungan terhadap kejadian TB-Paru]
14.   Studi kondisi sanitasi pemukiman kawasan pantai
15.   Studi sanitasi lingkungan pada badan pengelola RSUD
16.   Hubungan penyediaan air bersih rumah tangga dengan  kepadatan jen tik aedes aegepty
17.   Hubungan sistem pengelolaan sampah dg tingkat kepadatan lalat
18.    

Teman, sudah tau bukan bahwa Undang-undang Kesehatan tahun 2009 sudah disahkan (UU No 36 Tahun 2009) sebagai pengganti UU No 23 Tahun 1992? Saya juga baru tau Kalo mau mengunduh, silakan disini. Saya belom baca keseluruhan isinya, jadi saya copas aja poin-poin penting yang terdapat di dalamnya dari majalah Mediakom. Semoga bermanfaat.

Kesehatan adalah Investasi

Azas pembangunan kesehatan adalah perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, dan nondiskriminasi dan norma-norma agama. Sedangkan tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Hak dan Kewajiban

Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Juga memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan dan mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Juga berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat baik fisik, biologi, maupun sosial.

Tanggungjawab Pemerintah

Pemerintah bertanggungjawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masayarakat. Juga sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Bertanggungjawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perseorangan.

Dilarang Menolak Pasien

Fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.fasilitas pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan tingkat kedua, dan pelayanan kesehatan tingkat ketiga.

Fasilitas pelayanan kesedilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta. Ketentuan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka.

Harga Obat

Pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, terutama obat esensial. Dalam menjamin ketersediaan obat dalam keadaan darurat, pemerintah dapat melakukan kebijakan khusus untuk pengadaan dan pemanfaatan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Pengelolaan perbekalan kesehatan dilakukan agar kebutuhan masyarakat akan perbekalan kesehatan terpenuhi. Pengelolaan perbekalan kesehatan yang berupa obat esensial dan alat kesehatan dasar tertentu dilaksanakan dengan memperhatikan kemanfaatan, harga dan gaktor yang berkaitan dengan pemerataan

Pemerintah menyusun daftar dan jenis obat yang secara esensial harus tersedia bagi kepentingan masyarakat. Daftar dan jenis tersebut ditinjau dan disempurnakan paling lama setiap dua tahun sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan teknologi.

Perbekalan kesehatan berupa obat generik yang termasuk dalam daftar obat esensial nasional harus dijamin ketersediaan dan keterjangkauannya, sehingga penetapan harganya dikendalikan oleh pemerintah.

Perlindungan Pasien

Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Hak menerima atau menolak tidak berlaku pada penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke masyarakat yang lebih luas.

Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara / petugas kesehatan.

Pelayanan Kesehatan Tradisional

Pelayanan kesehatan tradisional meliputi kesehatan tradisional yang menggunakan ketrampilan dan yang menggunakan ramuan. Pelayanan kesehatan tradisional dibina dan diawasi oleh pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma-norma agama.

Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional harus mendapat izin dari lembaga kesehatan yang berwenang. Pemerintah mengatur dan mengawasi pelayanan kesehatan tradisional dengan didasarkan pada keamanan, kepentingan, dan perlindungan masyarakat..

Pencegahan Penyakit

Peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat untuk mengoptimalkan kesehatan dan menghindari atau mengurangi resiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit.

Kesehatan Reproduksi

Kesehatan reproduksi meliputi saat sebelum hamil, hamil, melahirkan dan sesudah melahirkan; pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual; kesehatan sistem repsoduksi.

Setiap orang dilarang melakukan aborsi. Larangan aborsi dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Tindakan dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

Pelayanan Darah

Pelayanan darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidka untuk tujuan komersial.darah diperolehd ari pendonor darah sukarela yang sehat dan memenuhi kriteria seleksi pendonor dengan mengutamakan kesehatan pendonor. Darah yang diperoleh dari pendonor darah sukarela sebelum digunakan harus dilakukan pemeriksaan laboratorium guna mencegah penularan penyakit.

Penyelenggaraan donor darah dilakukan oleh Unit Transfusi Darah (UTD). UTD dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalang-merahan.

Pengamanan Zat Adiktif

Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu an membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.

Zat adiktif meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya. Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan/atau persayaratan yang ditetapkan.

Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak

Upaya kesehatan ibu harus ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu.

Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama enam bulan, kecuali ada indiaksi medis. Selama pemberian ASI, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakt harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus yaitu di tempat kerja dan tempat sarana umum.

Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak.

Anak yang dilahirkan wajib dibesarkan dan diasuh secara bertanggungjawab sehingga memungkinkan anak tumbuh dan berkembang secara sehat dan optimal.

Setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatannya.

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban untuk menjamin terselenggarakan perlindungan bayi dan anak dan menyediakan pelayanan kesehatan sesuasi dengan kebutuhan.

Penyakit Menular

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggungjawab melaksanakan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta dampak yang ditimbulkannya.

Upaya itu dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat, dan/atau meninggal dunia serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit menular.

Pemerintah menjamin ketersediaan bahan imunisasi yang aman, bermutu, efektif, terjangkau, dan merata bagi masyarakat untuk upaya pengendalian penyakit menular melalui imunisasi.

Penyakit Tidak Menular

Pengendalian penyakit tidak menular dilakukan dengan pendekatan surveilansa faktor resiko, registrasi penyakit, dan surveilans kematian. Kegiatan dimaksud bertujuan memperoleh informasi yang esensial serta dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam upaya pengendalian penyakit tidak menular. Kegiatannya dilakukan melalui kerja sama lintas sektor dan dengan membentuk jejaring baik nasional maupun internasional.

Pembiayaan Kesehatan

Sumber pembiayaan kesehatan berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta dan sumber lain.

Besar anggaran pemerintah dialokasikan minimal lima persen dari anggaran pendapatan belanja negara diluar gaji.

Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah propinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal sepuluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah diluar gaji.

Besaran anggaran kesehatan diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarnya sekurang-kurangnya dua per tiga dari anggaran kesehatan dalam APBN dan APBD.

Badan Pertimbangan

Untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pembangungan bidang kesehatan dibentuk Badan Pertimbangan Kesehatan Pusat dan Daerah. Badan Pertimbangan Kesehatan Pusat dinamakan Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional (BPKN) berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Badan Pertimbangan Kesehatan Daerah (BPKD) berkedudukan di ibukota propinsi dan ibukota kabupaten/ kota.

Pidana

Pimpinan unit pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama pada pasien yang dalam keadaan gawat darurat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak dua ratus juta rupiah.

Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja tidka memberikan pertolongan pertama pada pasien yang dalam keadaan gawat darurat mengakibatkan kecacatan dan/atau kematian dipidana dengan pidana paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak satu milyar rupiah.

Setiap orang yang tanpa ijin melakukan praktek pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat, dan/atau kematian dipidana dengan penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah.

Sumber: Majalah MEDIAKOM edisi XX Oktober 2009

http://nonameface.wordpress.com/2010/02/06/poin-poin-penting-undang-undang-kesehatan-no-36-th-2009/ diakses tgl 06 maret 2011.

PROPOSAL
RANCANGAN KEGIATAN
PENGALAMAN BELAJAR LAPANGAN (PBL)

26 Juli – 9 Agustus 2010

KECAMATAN TOMPOBULU
KABUPATEN BANTAENG

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PANCASAKTI MAKASSAR
2010

PENGELOLA LABORATORIUM LAPANGAN
FKM UNPACTI MAKASSAR

Pelindung/Penasehat : Dekan FKM UNPACTI Makassar
Penanggung jawab : Pembantu Dekan IV FKM UNPACTI Kepala/Koordinator : Andi Asri, S. KM, M. Kes
Sekretaris : Ivan Wijaya, S. KM, M. Kes
Bendahara : Umar Dg. Palalo, S. KM, M. Kes
Anggota : Muriani, S. KM
Irmawati, S. S. KM
Rama Nur Kurniawan, S. KM
Hardiyanto, S. KM

KONSEP PROSES
PENGALAMAN BELAJAR LAPANGAN (PBL)
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PANCASAKTI MAKASSAR

A. Pendahuluan

Pengalaman belajar lapangan (PBL) I memiliki substansi dalam pembelajaran berkelanjutan yang berorientasi pada kemampuan mahasiswa dalam mempersiapkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat. Olehnya itu masalah pengelolaan program PBL mengacu pada pelibatan masyarakat pada setiap item kegiatan, mulai dari identifikasi dan analisis masalah, penentuan prioritas masalah, intervensi, dan evaluasi.
Nilai dasar pembelajaran PBL II menempatkan mahasiswa sebagai agen pembaharu kehidupan masyarakat dalam rangka pembangunan yang berwawasan kesehatan, mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata dan terjangkau dalam bidang preventif dan promotif serta meningkatkan derajat kesehatan individu, kelompok/keluarga dan masyarakat.
Sebagai agen pembaharu, mahasiswa bukan sebagai pekerja purna waktu untuk masyarakat. Perannya hanya bersifat fasilitatory untuk selanjutnya memberikan peran kemandirian pada masyarakat. Sehingga basis kerja program harus bersifat partisipatif, bukan mengambil peran masyarakat. Penekanan penting dalam pelaksanaan PBL ini adalah munculnya pengalaman mahasiswa dalam bersikap responsif dengan masalah-masalah aktual dalam lingkungan masyarakat sasaran.
Secara ideal, tentunya tidaklah rasional bila proses pembaharuan dalam masyarakat dapat mencapai hasil optimal hanya dalam jangka waktu 14 hari (dua minggu). Namun yang ingin dicapai adalah muatan atau nilai pembelajaran yang relevan dengan administrasi pengelolaan upaya kesehatan masyarakat yang dimulai dari Planning (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Actuiting (pelaksanaan), hingga pada controlling (pengawasan), dan evaluating (penilaian).
Dalam rangka mengantisipasi kelemahan tersebut, maka strategi yang perlu dijalankan meliputi sebagai berikut:
1. Penggalian data dan informasi kesehatan pada institusi pelayanan kesehatan dan masyarakat, melalui analisis data sekunder dan need assesment masalah kesehatan masyarakat
2. Identifikasi dan analisis masalah kesehatan yang melibatkan masyarakat, melalui brainstorming.
3. Penentuan prioritas masalah kesehatan berdasarkan hasil brainstorming bersama masyarakat.
4. Intervensi masalah kesehatan dilakukan berdasarkan asumsi prioritas masalah kesehatan.
5. Evaluasi program dilakukan dalam rangka menelaah dan mengukur penerapan strategi dan keberhasilan pengelolaan program.
Sebagai metode pengajaran PBL I memiliki tatanan pembelajaran yang memprioritaskan pada kemampuan profesional di bidang kesehatan masyarakat, dengan ciri-ciri sebagai berikut:
1. Menerapkan diagnosis kebutuhan kesehatan komunitas, dengan need assesment program intervensi kesehatan
2. Menyusun RTL (Rencana Tindak Lanjut) atau POA (plan of action) yang dilakukan bersama dengan masyarakat
3. Mengembangkan program penanganan masalah kesehatan masyarakat yang berorientasi pada public health service (preventif dan promotif) yang dilakukan bersama dengan masyarakat
4. Bertindak sebagai manajer madya yang memiliki fungsi sebagai pengelola upaya kesehatan masyarakat
5. Melakukan pendekatan masyarakat melalui metode learning by doing (belajar sambil bekerja) yang bersifat motivator dan partisipatory
6. Bekerja dalam tim multidisipliner untuk tujuan kolektif.
Kemampuan dasar yang dimiliki mahasiswa dalam PBL sebagai berikut:
 Mahasiswa mampu menetapkan diagnosis kesehatan komunitas
 Mahasiswa mampu mengembangkan program intervensi kesehatan masyarakat
 Mahasiswa mampu melakukan pendekatan komunitas
 Mahasiswa mampu bekerja dalam tim multidisipliner.
Untuk mendukung peranan itu diperlukan pengetahuan mendalam tentang komunitas (masyarakat). Pengetahuan ini berorientasi pada hubungan antar manusia dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Selain itu, juga dibutuhkan data dan informasi tentang komunitas sebagai dasar diagnosis, berupa data dan informasi sebagai berikut:
 Profil desa/kelurahan, yang berisikan tentang data administratif, geografis, demografis, sosial, ekonomi dan kebudayaan
 Profil kesehatan desa/kelurahan, yang berisikan tentang angka kejadian penyakit, angka kematian ibu dan balita, cakupan pelayanan persalinan, cakupan imunisasi bayi dan balita, cakupan kunjungan posyandu
 Informasi pendukung, yang meliputi angka kelahiran, sarana pelayanan kesehatan, jumlah orang miskin yang memperoleh askeskin, jarak rata-rata rumah tangga ke sarana pelayanan puskesmas dan rumah sakit, jumlah wanita usia subur dan pasangan usia subur, jumlah akseptor KB.
Data dan informasi merupakan bahan yang digunakan dalam melakukan diagnosis kesehatan komunitas sebagai pembanding dari pengamatan langsung yang dilakukan mahasiswa.
Adapun substansi dari PBL I sebagai berikut:
1. Menumbuh-kembangkan kemampuan pendekatan kesehatan secara holistik dan komprehensif
2. Menumbuh-kembangkan kemampuan profesional dalam public health service.
3. Menumbuh-kembangkan kemampuan dalam pendekatan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
B. Tema Kegiatan PBL I

Tema kegiatan PBL I tahun ajaran 2010/2011 adalah “MEWUJUDKAN DESA/KELURAHAN SIAGA DAN SEHAT”:
C. Tujuan PBL I
Umum
Mewujudkan desa/kelurahan Siaga dan Sehat berbasis masyarakat
Khusus
1. Identifikasi masalah kesehatan masyarakat, serta analisis ketersediaan perangkat desa/kelurahan siaga pada tingkat desa/kelurahan, dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat
2. Penentuan prioritas masalah kesehatan masyarakat dan perangkat prioritas yang perlu disiapkan untuk menuju desa/kelurahan siaga, dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat
3. Merumuskan rencana intervensi masalah kesehatan masyarakat dan sosialisasi ketersediaan perangkat desa/kelurahan siaga, dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat
4. Intervensi masalah kesehatan masyarakat yang menjadi prioritas dan sosialisasi ketersediaan perangkat desa/kelurahan siaga, dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat
5. Evaluasi kinerja program yang telah dilaksanakan, dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat
6. Alternatif perbaikan program dalam rangka pengembangan kedepan, dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat.
D. Strategi Proses Pembelajaran
1. Kegiatan Perkuliahan yang dilaksanakan sebanyak 14 SAP (Satuan Acara Perkuliahan) dengan durasi 14 x 90 menit (total 21 jam)
2. Kegiatan Pembekalan yang dilaksanakan sebanyak 2 materi dengan durasi per materi 90 menit (total 3 jam)
3. Kegiatan pembimbingan lapangan yang dilaksanakan secara intensif sebanyak 14 hari x 90 menit (atau durasi minimal 21 jam).
4. Kegiatan supervisi lapangan yang dilaksanakan sebanyak 3 kali dengan durasi 3 x 90 menit (atau durasi minimal 4,5 jam).
5. Kegiatan belajar mandiri mahasiswa sebanyak 14 hari full time di lapangan (masyarakat).
E. Implementasi Proses Pembelajaran
Implementasi proses pembelajaran PBL I meliputi sebagai berikut:
1. Kegiatan Perkuliahan
Kegiatan perkuliahan dilaksanakan secara indoor yang dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan dengan Satuan Acara Pengajaran (SAP) sebagai berikut:
1.1 Filosophi PBL I
1.2 Tujuan dan Manfaat PBL I
1.3 Patologi Komunitas
1.4 Penerapan Ilmu Kesehatan Masyarakat
1.5 Identifikasi Masalah Kesehatan Masyarakat
1.6 Rapid Assesment
1.7 Pengolahan Data Hasil Assesment
1.8 Penilaian Status Kesehatan Masyarakat
1.9 Penentuan Prioritas Masalah
1.10 Strategi dan Teknik Penggerakan Masyarakat
1.11 Strategi dan Teknik Perubahan Masyarakat
1.12 Strategi dan Teknik Peningkatan Kualitas Lingkungan
1.13 Strategi dan Teknik Presentase
1.14 Strategi dan Teknik Monitoring dan Evaluasi Program
2. Kegiatan Pembekalan
Kegiatan pembekalan dilaksanakan menjelang turun ke lapangan (minus tiga hari) oleh narasumber yang memiliki keahlian dalam aspek sebagai berikut:
2.1 Patologi Komunitas dan Perubahan Masyarakat
2.2 Pemberdayaan Masyarakat dan Pendekatan Lintas Sektoral
2.3 Pembekalan Teknis dan Penetapan koordinator tim (Korkab, Korcam dan Kordes).
3. Kegiatan pembimbingan lapangan
Kegiatan pembimbingan lapangan dilakukan oleh pembimbing lapangan dan pembimbing institusi yang berasal dari dosen tetap FKM UNPACTI dengan aspek pembimbingan sebagai berikut:
3.1 Bertanggung jawab pada tim pengelola terhadap pelaksanaan kegiatan PBL oleh mahasiswa
3.2 Melaksanakan kegiatan kerja PBL yang telah ditetapkan
3.3 Bertanggung jawab terhadap semua aktifitas mahasiswa PBL selama di lapangan
3.4 Membimbing/mengarahkan mahasiswa PBL dalam pelaksanaan kegiatan kerja PBL yang telah ditetapkan
3.5 Mengintegrasikan kegiatan PBL di lapangan dengan kegiatan pemerintah
3.6 Memantau semua kegiatan pelaksana PBL oleh mahasiswa di lapangan
3.7 Memberi catatan khusus terhadap mahasiswa yang tidak mentaati kegiatan PBL di lapangan
3.8 Mengambil keputusan bila terjadi hal-hal yang diinginkan selama di lapangan setelah dimusyawarahkan antara di antara pembimbing lapangan yang diketahui oleh supervisi
3.9 Memberi petunjuk tentang pelaksanaan kegaiatan PBL di lapangan
4. Kegiatan supervisi lapangan
Kegiatan supervisi dilakukan oleh Unsur pimpinan fakultas (Dekan, PD I, PD II, PD III, dan PD IV) serta Kepala/Koordinator Laboratorium Lapangan.
Adapun aspek supervisi sebagai berikut:
4.1 Memantau kegiatan pembimbing lapangan terhadap pelaksanaan PBL oleh mahasiswa
4.2 Memantau pelaksanaan kegiatan PBL oleh mahasiswa di lapangan
4.3 Memberi petunjuk/pengarahan tentang kegiatan PBL apabila diperlukan
4.4 Membuat laporan supervisi
5. Kegiatan belajar Mandiri Mahasiswa
Adapun kegiatan belajar mandiri mahasiswa meliputi sebagai berikut:
5.1 Mampu berdisiplin dalam orientasi dan kegiatan lapangan
5.2 Mampu bertanggung jawab dalam pelaksanaan program
5.3 Mampu bekerjasama dalam tim lapangan
5.4 Mampu berinisiatif dan dapat memberikan ide atau cara yang terbaik dalam melaksanakan suatu kegiatan
5.5 Mampu menjaga Kondite atau aturan tata tertib UNPACTI dan etika yang berlaku di masyarakat
5.6 Memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang baik dalam pengeorganisasian masyarakat
5.7 Memiliki kebiasaan mengelola kegiatan harian secara terencana dan terukur
5.8 Memilki kemampuan dalam mempresentasekan program yang telah dilaksanakan kepada masyarakat
5.9 Memiliki kemampuan dalam merumuskan laporan kegiatan berdasarkan sistematika yang baku.

F. Alur Kegiatan Lapangan
1. Pemberangkatan dan Penerimaan
1.1 Pemberangkatan mahasiswa PBL dikoordinir oleh Korkab, Korcam dan Kordes (Sesuai otoritas masing-masing)
1.2 Pembimbing institusi/lapangan bertugas mendampingi mahasiswa hingga ke lokasi dan diterima oleh pemerintah setempat
2. Penyusunan POA (Plan of Action), Time Schedule, dan RAB (Rincian Alokasi Biaya) program
2.1 Penyusunan POA meliputi jenis kegiatan, tujuan kegiatan, sasaran kegiatan, metode kegiatan, waktu kegiatan, estimasi biaya, indikator keberhasilan, output kegiatan, penanggung jawab kegiatan
2.2 Penyusunan time schedule meliputi rincian alokasi waktu kegiatan selama 14 hari di lapangan (masyarakat)
2.3 Penyusunan RAB merupakan estimasi besaran biaya kegiatan yang dapat disediakan oleh tim selama di lapangan (masyarakat).
3. Rapid Assesment
3.1 Rapid assesment dilakukan dalam rangka mengumpulkan data dan informasi tentang masalah kesehatan masyarakat yang dihadapi masyarakat desa/kelurahan.
3.2 Metode assesment dilakukan dengan dua cara, yaitu indepth interview dan diskusi kelompok terfokus.
3.3 Indepth interview dilakukan dengan teknik sebagai berikut:
3.3.1 Pengambilan sample dilakukan secara berkelompok (cluster sampling).
3.3.2 Yang dimaksud dengan cluster adalah struktur administrasi pemerintahan di bawah struktur desa, yaitu dusun/lingkungan/RW.
3.3.3 Setiap cluster dipilih sebesar 15 KK (Kepala Keluarga) secara purvosif (atau dengan menggunakan kriteria tertentu).
3.3.4 Penentuan kriteria dilakukan berdasarkan pertimbangan terdekat dari sarana pelayanan kesehatan (kurang dari 1 kilometer), jauh dari pelayanan kesehatan (di atas 1 kilometer dan kurang dari 5 kilometer) dan sangat jauh dari sarana pelayanan kesehatan (di atas 5 kilometer).
3.3.5 Jumlah sample yang dipilih setiap kriteria adalah 5 kepala keluarga.
3.3.6 Total sample adalah hasil perkalian dari jumlah cluster x 15 kk.
3.3.7 Setelah sample assesment telah ditetapkan, maka selanjutnya dilakukan investigasi dengan menggunakan instrumen indepth interview (Quesioner).
3.3.8 Adapun pokok-pokok isi quesioner meliputi identitas responden, data keluarga (minimal meliputi tingkat pendidikan dan pendapatan), data sarana air minum dan sanitasi, data status kesehatan).
3.3.9 Dalam pelaksanaan interview tetap mengacu pada etika yang berlaku pada masyarakat, berpakaian sopan, tidak menyinggung perasaan, dan menjalin hubungan emosional yang baik.
3.4 Diskusi kelompok terfokus dilakukan dengan teknik sebagai berikut:
3.4.1 Diskusi kelompok terfokus dilakukan dengan cara mengundang tokoh-tokoh masyarakat lokal secara informal untuk memberikan informasi serta pandangannya terhadap masalah kesehatan masyarakat.
3.4.2 Pelaksanaan diskusi terfokus sebaiknya dilakukan pada setiap dusun/lingkungan/RW dengan jumlah maksimal peserta 10 – 15 orang yang mewakili tokoh agama, tokoh adat, tokoh informal, tokoh perempuan, tokoh pemuda, guru/pendidik, petugas kesehatan, dan aparat pemerintah lokal, serta wakil organisasi setempat.
3.4.3 Dalam pelaksanaan diskusi kelompok terfokus dipandu oleh fasilitator dari mahasiswa yang bertugas mengarahkan jalannya diskusi dengan tema “ MASALAH KESEHATAN MASYARAKAT YANG DIHADAPI MASYARAKAT”.
3.4.4 Selama proses diskusi kelompok terfokus seorang mahasiswa harus bertugas sebagai notulen yang bertugas mencatat seluruh tanggapan masyarakat.
3.4.5 Selain itu, proses diskusi kelompok terfokus harus diabadikan melalui kamera sebagai bahan dokumen laporan.
3.4.6 Durasi diskusi kelompok terfokus maksimal 90 menit.
4. Pengolahan dan Analisis Hasil Assesment
4.1 Sebelum melakukan pengolahan data dan informasi perlu dilakukan pengkodingan atau penertiban data dan informasi.
4.2 Seluruh quesioner yang diperoleh dari indepth interview harus direcek kebenarannya dari pengumpul data sebelum diinput, begitu pula dengan hasil notulen harus recek dari mahasiswa pencatat sebelum dianalisis.
4.3 Data yang diperoleh melalui indepth interview harus ditabulasi melalui distribusi frekwensi (disajikan dalam bentuk tabel).
4.4 Informasi yang diperoleh melalui diskusi kelompok terfokus ditampilkan secara deskriptif
4.5 Analisis hasil assesment adalah mengacu pada konsep idealiastis dan kemudian dikonfrontir dengan fakta yang diperoleh dalam bentuk data dan informasi.
4.6 Selanjutnya dirumuskanlah inventarisir masalah berdasarkan hasil assesment.
5. Penentuan Prioritas Masalah
5.1 Penentuan prioritas masalah dilakukan dalam rangka memilih item masalah pada hasil inventarisir masalah untuk diintervensi dalam waktu 14 hari selama di lokasi (masyarakat).
5.2 Langkag-langkah yang perlu dilakukan dalam merumuskan prioritas masalah adalah dengan membuat matriks prioritas masalah yang meliputi komponen sebagai berikut: berat dan ringannya masalah; luasnya masalah; pertimbangan politik; persepsi masyarakat; serta bisa tidaknya dilakukan selama di lokasi.
5.3 Kesemua komponen tersebut harus diberikan scoring yang mengacu pada hasil assesment dengan nilai scoring adalah mulai dari 1, 2, 3, 4, dan 5.
5.4 Penentuan scoring terendah dan tertinggi berdasarkan kesimpulan tim.
5.5 Selanjutnya buatlah rencana intervensi berdasarkan urutan prioritas tertinggi kemudian pada urutan di bawahnya, dan sesuaikan dengan waktu yang tersedia dalam menyelesaikan program intervensi.

6. Seminar Awal
6.1 Seminar awal dilakukan setelah dilakukan identifikasi masalah, penentuan prioritas masalah, dan rencana intervensi.
6.2 Seminar menghadirkan seluruh komponen masyarakat seperti pemerintah lokal, tokoh masyarakat dan pemilik kepentingan lainnnya.
6.3 Kegiatan seminar dilkaukan untuk memperoleh respon yang terkait dengan hasil identikasi masalah, penentuan prioritas masalah, dan rencana intervensi.
6.4 Respon yang diterima dalam kegiatan seminar diharapkan dapat memperkuat, melengkapi, serta mendukung program intervensi yang akan dilakukan.
7. Intervensi Program
7.1 Program intervensi dilaksanakan mengacu pada rencana intervensi yang telah disusun sebelumnya, serta mempertimbangka pada masukan-masukan pada pelaksanaan seminar awal
7.2 Secara garis besar program intervensi meliputi dua hal sebagai berikut: program fisik dan non fisik.
7.3 Program non fisik adalah suatu program yang bertujuan untuk memberikan atau merubah tatanan pengetahuan, persepsi, sikap dan perilaku masyarakat.
7.4 Model program biasanya dilakukan dalam bentuk penyuluhan masyarakat, konseling keluarga, diskusi komunitas, advokasi dan sebagainya.
7.5 Model program fisik biasanya dilakukan dalam bentuk perbaikan lingkungan dengan pengadaan sarana sanitasi, pemeriksaan bakteriologis sumber air minum, pemberian makanan tambahan, pemyediaan base-line data kesehatan desa/kelurahan, perumusan sistem kesehatan desa/kelurahan dan sebagainya.

8. Monitoring dan Evaluasi Program
8.1 Monitoring dilakukan sejak mahasiswa berada di lokasi hingga penarikan.
8.2 Monitoring dilakukan untuk memantau kesesuaian rencana aksi dengan kenyataan sesungguhnya, sehingga masalah dapat dikendalikan secara cepat.
8.3 Evaluasi dilakukan setelah program intervensi dilakukan, atau dilakukan sebelum pelaksanaan seminar akhir (hasil program).
8.4 Evaluasi bertujuan untuk memantau kinerja program berdasarkan input, proses dan output.
8.5 Hasil evaluasi dapat dijadikan pedoman pengembangan program pada PBL selanjutnya.
9. Seminar Hasil
9.1 Seminar hasil dilakukan setelah dilakukan intervensi program dan evaluasi program.
9.2 Seminar menghadirkan seluruh komponen masyarakat seperti pemerintah lokal, tokoh masyarakat dan pemilik kepentingan lainnnya.
9.3 Kegiatan seminar dilkaukan untuk memperoleh respon yang terkait dengan . intervensi program dan evaluasi program.
9.4 Respon yang diterima dalam kegiatan seminar diharapkan dapat memperkuat, melengkapi, serta mendukung hasil program intervensi, dan sekaligus masukan untuk pengembangan program PBL selanjutnya.
10. Penyusunan Laporan Kegiatan
10.1 Penyusunan laporan kegiatan dipersiapkan sejak mahasiswa berada di lokasi, sehingga nantinya tidak kesulitan memperoleh bahan-bahan setelah penarikan.
10.2 Laporan dibuat sebanyak 5 rangkap untuk kepentingan sebagai berikut: Kantor Kesatuan Bangsa Kab/Kota; Dinas Kesehatan Kab/Kota; Desa/Kelurahan; Laboratorium Komunitas; dan perpustakaan FKM UNPACTI.
11. Penarikan
11.1 Penarikan dilakukan setelah dilaksana seminar hasil program
11.2 Kegiatan penarikan akan dihadiri oleh unsur pimpinan FKM UNPACTI Makassar dan pembimbing lapangan.
G. Acuan Program PBL I
Acuan program intervensi PBL III merupakan pengayaan kapasitas mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan lapangan. Adapun model-model program intervensi PBL III sebagai berikut:
1. Teknik Assesment Masalah Kesehatan Masyarakat (lihat modul)
2. Penyuluhan Gizi Masyarakat (lihat modul)
3. Penyuluhan Kesehatan Lingkungan (lihat modul)
4. Analisa Potensi Desa/Keluarahan Siaga dan Sehat (lihat modul)

Lampiran-Lampiran

DATA PESERTA PBL FKM UNPACTI MAKASSAR

Nama : Heryawan

Stambuk : 507 05 121

Alamat : Jl. Baji Ateka

Tempat/Tgl. Lahir : Ladongi, 1 juli 1989

Jenis Kelamin : Urane

Status : Reguler

Agama : Selleng

Lokasi (desa/kec.) : Banyorang

Kelompok : II (dua)

Biodata ini telah diisi dengan sebenar-benarnya.

Mahasiswa yang Bersangkutan

(…………………………)

TEKNIK MEMBANGUN TIM

Dalam rangka meregulasi program kesehatan masyarakat, tentunya dibutuhkan tim yang akan melakukan aktifitas pengorganisasian dan implementasi. Kegagalan program bukan satu-satunya disebabkan oleh faktor teknis program, melainkan juga disebabkan oleh faktor non teknis terutama tidak solidnya tim.
Faktor utama yang mempengaruhi tidak solidnya tim karena hambatan atau gangguan komunikasi. Rendahnya motivasi, inisiatif dan kreatifitas anggota tim banyak dipengaruhi oleh tidak terbangunnya komunikasi sejak awal. Interaksi terbangun karena memang sudah ada kedekatan sebelumnya, anggota tim yang lain yang sebelumnya tidak memiliki hubungan emosional akan termarginalkan dari anggota kelompok lainnya.
Untuk membangun soliditas tim, maka langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut:
Pertama, sejak terbentuknya tim, maka mulailah dengan mengambil posisi duduk melingkar hingga bisa saling menatap satu sama lain secara keseluruhan.
Kedua, dimulai dari anggota tim A hingga Z (misalnya) menyebutkan “Nama lengkap saya Abdillah Hanif biasa dipanggil Abil (misalnya), dan seterusnya hingga seluruh anggota tim mendapat kesempatan yang sama.
Ketiga, setelah memperkenalkan nama masing-masing, setiap anggota tim menuliskan nama panggilannya pada secarik kertas kemudian dipertukarkan kepada anggota tim lainnya pada sebelah kiri atau kanan. Tetapi bila jumlah anggota tim ganjil maka tambahkan siapapun yang ada di area terdekat untuk bergabung sementara dalam tim. Kemudian masing-masing anggota tim menyebutkan “Nama saya…..(sebut nama yang tertulis pada kertas yang telah dipertukarkan) secara bergantian hingga seluruh anggota tim mendapat kesempatan yang sama.
Keempat, lanjutkan dengan interaksi bebas satu sama lain dengan anggota tim dengan saling mengenal lebih dekat tentang yang terkait makanan pavorit, dan seterusnya.
Pedoman praktis membangun soliditas tim sebagai berikut:
a. Hubungan antara antara sesama anggota harus bersifat cair atau tidak kaku
b. Bangunlah peran setiap anggota tim sesuai tujuan yang ingin dicapai melalui kemampuan masing-masing
c. Peran yang tidak optimal harus ditutupi oleh anggota tim lainnya tanpa harus saling menyalahkan
d. Setiap saat anggota tim melakukan diskusi tentang kemajuan dari perannya
e. Tim tidak terjebak dalam pendekatan struktural atau job yang sudah ditetapkan
f. Semua anggota tim saling menjaga nama baik/kreadibilitas

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA

1. Bertanggung jawab pada Dekan terhadap pelaksanaan kegiatan PBL
2. Menyusun/menyempurnakan kurikulum PBL
3. Merencanakan/menyusun juklak kegiatan PBL
4. Melakukan supervisi lapangan terhadap pembimbing lapangan serta kegiatan mahasiswa PBL di lapangan
5. Mengkoordinir penyusunan laporan hasil kegiatan PBL untuk disampaikan pada pemerintah setempat
6. Menetapkan penilaian akhir terhadap mahasiswa PBL
7. Mengambil keputusan terakhir tentang pelaksanaan PBL di lapangan apabila kegiatan tersebut mengalami hambatan-hambatan, berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangan
8. Menunjuk/menetapkan pembimbing lapangan
9. Melakukan peninjauan lapangan untuk memperoleh informasi tentang kondisi lapangan serta untuk kepentingan distribusi mahasiswa sesuai dengan keadaan desa yang ada.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SUPERVISI

Yang berhak melakukan supervisi adalah:
1. Semua unsur pimpinan fakultas (Dekan, PD I, PD II, PD III)
2. Tim pengelola PBL
3. Mereka yang dianggap mempunyai pengalaman khusus dalam kegiatan PBL
4. Mereka yang terlibat di dalam pelaksanaan suatu kegiatan tertentu melalui PBL
Tugas dan tanggung jawab supervisi adalah:
1. Memantau kegiatan pembimbing lapangan terhadap pelaksanaan PBL oleh mahasiswa
2. Memantau pelaksanaan kegiatan PBL oleh mahasiswa di lapangan
3. Memberi petunjuk/pengarahan tentang kegiatan PBL apabila diperlukan
4. Membuat laporan supervisi

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMBIMBING LAPANGAN

Tugas ini dilaksanakan oleh dosen fakultas kesehatan masyarakat UNPACTI, sebagai berikut:
1. Bertanggung jawab pada tim pengelola terhadap pelaksanaan kegiatan PBL oleh mahasiswa
2. Melaksanakan kegiatan kerja PBL yang telah ditetapkan
3. Bertanggung jawab terhadap semua aktifitas mahasiswa PBL selama di lapangan
4. Membimbing/mengarahkan mahasiswa PBL dalam pelaksanaan kegiatan kerja PBL yang telah ditetapkan
5. Mengintegrasikan kegiatan PBL di lapangan dengan kegiatan pemerintah
6. Memantau semua kegiatan pelaksana PBL oleh mahasiswa di lapangan
7. Memberi catatan khusus terhadap mahasiswa yang tidak mentaati kegiatan PBL di lapangan
8. Mengambil keputusan bila terjadi hal-hal yang diinginkan selama di lapangan setelah dimusyawarahkan antara di antara pembimbing lapangan yang diketahui oleh supervisi
9. Memberi petunjuk tentang pelaksanaan kegaiatan PBL di lapangan

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOORDINATOR KABUPATEN/KECAMATAN

Tugas ini dilaksanakan oleh mahasiswa fakultas kesehatan masyarakat UVRI sebagai peserta PBL yang dipilih oleh mahasiswa secara demokratis, yaitu:
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan PBL di lapangan di bawah petunjuk dan bimbingan pembimbing lapangan
2. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan PBL di tingkat mahasiswa di wilayah kabupaten/kecamatan kegiatan PBL
3. Segera melaporkan/meginformasikan semua peristiwa yang terjadi pada mahasiswa maupun hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan mahasiswa di dalam setiap kelompok
4. Bertanggung jawab terhadap kehadiran mahasiswa di lokasi PBL
5. Melakukan negosiasi dan kerjasama dengan aparat pemerintah setempat.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
KOORDINATOR DESA/KELURAHAN

Tugas ini dilaksanakan oleh mahasiswa FKM UNPACTI sebagai peserta PBL yang dipilih oleh mahasiswa secara demokratis, yaitu:
1. Mengawasi/membantu pelaksanaan PBL di lokasi
2. Melaporkan setiap peristiwa yang terjadi pada kegiatan mahasiswa PBL di masing-masing lokasi kepada pembimbing lapangan
3. Mengabsensi kehadiran mahasiswa di lokasi
4. Melakukan negosiasi dan kerjasama dengan aparat pemerintah setempat dengan persetujuan pembimbing

PETUNJUK PENILAIAN MAHASISWA

Penilaian mahasiswa didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut:
1. Kehadiran pada pelatihan dan orientasi
2. Kehadiran mahasiswa di lapangan (penilaian utama) mahasiswa diharuskan hadir selama 14 hari di lokasi PBL, dengan kategori sebagai berikut:
o Penilaian maksimal bila mahasiswa 100% hadir di lapangan
o Mahasiswa dinyatakan gugur (tidak lulus) bila jumlah kehadiran kurang dari 80% di lapangan
o Izin diberikan maksimal 2 hari dan minimal 1 hari
o Bila mahasiswa sakit dan tidak dapat melakukan kegiatan 80% di lapangan dianjurkan mengundurkan diri dan mengikuti PBL yang sama pada semester berikutnya
o Keaktifan dalam pelaksanaan program, yaitu mahasiswa dinilai berdasarkan jenis kegiatan yang dilaksanakan dan keaktifan mahasiswa
o Kersama antar mahasiswa, meliputi sebagai berikut:
o Kerjasama antar mahasiswa peserta PBL
o Membuat laporan sementara hasil PBL untuk dijadikan bahan seminar akhir.
o Kerjasama dengan masyarakat, aparat pemerintah dan pembimbing lapangan
o Inisiatif dan kreatifitas mahasiswa, yaitu dapat memberikan ide atau cara yang terbaik dalam melaksanakan suatu kegiatan
o Kondite, yaitu suatu aturan tata tertib UNPACTI dan etika yang berlaku di masyarakat
o Sifat kepemimpinan mahasiswa, yaitu mahasiswa mempunyai sifat-sifat kepemimpinan yang baik dalam mengorganisasi masyarakat
3. Jurnal/catatan harian, meliputi sebagai berikut:
o Kelengkapan isi dan materi
o Kebersihan/kerapihan
o Ketepatan/kedisiplinan mengisi
4. Seminar hasil PBL, yaitu yang dinilai adalah struktur dan materi laporan serta kemampuan argumentasi pada waktu seminar (disesuaikan dengan tingkatan PBL)
5. Laporan akhir PBL, yaitu yang dinilai adalah kelengkapan laporan, sistematika dan kemampuan bahasa, serta kemampuan analisis (disesuaikan dengan tingkatan PBL)
6. Nilai PBL, yaitu nilai mahasiswa yang mengikuti PBL dengan kategori A, B, dan E berdasarkan penilaian psikomotor dengan range nilai sebagai berikut:
91 – 100 = nilai A
81 – 90 = nilai B
< 80 = nilai E

LAPORAN AKHIR DESA/KELURAHAN

1. Laporan akhir desa/kelurahan dibuat secara bersama-sama oleh koordinator desa/kelurahan dengan seluruh anggota sedesanya
2. Laporan akhir desa/kelurahan dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap dengan sampul warna merah:
3. Laporan akhir desa/kelurahan yang telah diserahkan harus telah diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan
4. Laporan Desa/Kelurahan disahkan oleh pembimbing lapangan pada seminar akhir setelah penarikan diri dari lokasi
5. Format dan sistematika laporan akhir kegiatan Desa/Kelurahan adalah sebagai berikut:
Halaman depan (lampiran 1)
Lembaran pengesahan(lampiran 2)
BAB I Pendahuluan
1. Latar Belakang
2. Rumusan Masalah
3. Maksud dan Tujuan PBL
BAB II Gambaran Umum Lokasi
1 Keadaan Geografi dan Demografi
2 Derajat Kesehatan Masyarakat
3 Faktor Sosial Budaya
BAB III Hasil dan Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan
1.. Hasil Program Intervensi
2. Indikator Keberhasilan Program Intervensi
3. Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan
BAB IV Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan
2. Saran-saran
Daftar Pustaka
Lampiran-lampiran
6. Laporan akhir kegiatan desa/kelurahan dilampiri dengan sebagai berikut:
a. Nama Peserta PBL disertai dengan tanda tangan
b. Struktur pemerintahan desa/kelurahan
c. Peta desa/kelurahan
d. Program kerja
e. Foto-foto kegiatan disertai keterangan
f. Lain-lain yang dianggap perlu

PEDOMAN PROSES
PENGALAMAN BELAJAR LAPANGAN (PBL) III

Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Pancasakti Makassar
Makassar
2006

 

MODUL-MODUL PBL I
TEKNIK ASSESMENT MASALAH KESEHATAN MASYARAKAT
PENYULUHAN GIZI MASYARAKAT
PENYULUHAN KESEHATAN LINGKUNGAN
ANALISA POTENSI DESA/KELURAHAN SIAGA DAN SEHAT
MODUL-MODUL PBL II
PATOLOGI KOMUNITAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
REVITALISASI POSYANDU
ANALISA PARTISIPASI
MODUL-MODUL PBL III
PENGOLAHAN AIR
PEMBUANGAN AIR LIMBAH
PENGAWASAN PENYAKIT MENULAR
ADVOKASI MEWUJUDKAN DESA SEHAT DAN MANDIRI
MODUL-MODUL PBL IV

MODEL PENDAMPINGAN MASYARAKAT
ANALISIS MASALAH KESEHATAN MASYARAKAT
PENDEKATAN LINTAS SEKTORAL
MEMBANGUN LINGKAR INTI, LINGKAR SEKUTU DAN ALIANSI
MODUL-MODUL KKP

UMUM
TEKNIK ASSESMENT MASALAH KESEHATAN MASYARAKAT
REVITALISASI POSYANDU
MODEL PENDAMPINGAN MASYARAKAT
MEMBANGUN LINGKAR INTI, LINGKAR SEKUTU DAN ALIANSI

KOMPETENSI JURUSAN PROMOSI KESEHATAN
ANALISIS SISTEM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PATOLOGI KOMUNITAS
DISKUSI KOMUNITAS
MEMBANGUN MODEL PARTISIPASI MASYARAKAT
KOMPETENSI JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN
ANALISIS SISTEM PENYEHATAN LINGKUNGAN KECAMATAN
PENYULUHAN KESEHATAN LINGKUNGAN
PENGOLAHAN AIR
PEMBUANGAN AIR LIMBAH
KOMPETENSI JURUSAN EPIDEMIOLOGI
ANALISIS SISTEM KEWASPADAAN WABAH KECAMATAN
PENGAWASAN PENYAKIT MENULAR
SURVEILANCE EPIDEMILOGI DESA/KELURAHAN
DETEKSI DINI PENYAKIT
PENYULUHAN NARKOBA DAN HIV/AIDS
KOMPOTENSI AKK
ANALISIS SISTEM PEMBANGUNAN KESEHATAN KECAMATAN
PENDEKATAN LINTAS SEKTORAL
PERENCANAAN KESEHATAN MASYARAKAT DESA
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN PUSKESMAS
KOMPETENSI GIZI
ANALISIS SISTEM KEWASPADAAN GIZI KECAMATAN
PENYULUHAN GIZI KELUARGA
PENYULUHAN GIZI ANAK SEKOLAH
PRAKTEK PENGOLAHAN GIZI


Kategori